SMA 10 JOGJAKARTA

Pendidikan Budi Pekerti dalam KTSP

PENDIDIKAN BUDI PEKERTI
DALAM KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Oleh: TIMBUL MULYONO
Guru Bimbingan dan Konseling disampiri Ka. SMA N 10 Yogyakarta

PENDAHULUAN
    Pada akhir-akhir ini banyak bermunculan di media televisi, radio, maupun surat kabar yang memberitakan tentang kejadian yang melibatkan peserta didik mulai dari tingkat dasar sampai menengah misalnya; perkelahian antar peserta didik SMA dengan SMK, peserta didik SD mencuri sepeda, alumni SMK memperkosa adik kelasnya sehingga hamil, peserta didik SMA diperkosa oleh aparat polisi sampai hamil, kegiatan baris berbaris menghukum yunior sehingga menyebabkan sakit atau cedera phisik. Dinamika pendidikan terus berkembang untuk menuju peningkatan mutu pendidikan sehingga bennunculan kehendak dari para pakar atau lembaga tertentu untuk memasukkan ide atau pendapatnya baik berupa ilmu pengetahuan atau keterampilan ke dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan misalnya; pendidikan anti korupsi, pendidikan anti terorisme, pendidikan kesehatan reproduksi, pendidikan budi pekerti, pendidikan kewirausahaan, namun semua itu tidak semudah yang kita inginkan karena kurikulum di Indonesia terus menerus dilakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang berupa penyempumaan atau pengembangan oleh lembaga yang memang didirikan oleh pemerintah.Pada makalah ini akan kami sajikan suatu masalah " Masihkah Pendidikan Budi Pekerti perlu dicantumkan pada struktur Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

PENDIDIKAN BUDI PEKERTI
    Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU Sistem Pendidikan Nasional). Budi pekerti terdiri dari kata budi; yang berarti alat batin yang meupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk dan pekerti tingkah laku; perangai; akhlak ( Kamus Besar Bahasa Indonesia ).Sehingga kalau diamati pengertian budi pekerti juga sudah tersirat dalam pengertian pendidikan yang dirumuskan pada undang-undang system pendidikan nasional tersebut.
    Prof. Djohar Rektor Universitas Sari ana Wiyata Yogyakarta,dalam catatan pen¬didikan ( Harian Jogja Kamis Wage 12 November 2009), mengatakan bahwa budi pekerti bila diartikan secara bebas, maka pada dasamya mempersoalkan karakter diri yang akan tampak dari penampilan perilaku seseorang dan model transaksi dengan manusia lain dalam satuan kultur tertentu.Dalam transaksi itu dipersoalkan (1) cara penampilan diri, (2) cara mendudukkan diri sendiri, dan (3) cara mendudukkan orang lain bagi diri seseorang. Dalam hal ini pendidikan berperan dalam pembentukan budi pekerti, artinya pendidikan membuat seseorang memiliki perilaku terdidik yang dapat dibedakan dengan perilaku yang kurang terdidik. Selanjutnya ada tiga persoalan yang mendasari konsep budi pekerti dalam perspektif pendidikan;
1. Budi Pekerti sebagai mata pelajaran yang dikendalikan dalam kurikulum yang hasilnya diukur secara akademik;
2. Budi Pekerti sebagai kegiatan belajar yang hasilnya diukur dgn sosbud;
3. Pemberian kondisi yang menyebabkan anak berbudi pekerti baik.

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
    Adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan terdiri dari tujuan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan dan silabus.Komponen dalam struktur dan muatan maka setiap tingkat satuan pendidikan terdiri dari (A) Mata pelajaran, (B ) Muatan lokal dan (C) Pengembangan diri.
Sedang kalau dilihat dari wilayah layananan yang semua akan untuk mencapai tujuan perkembangan optimal peserta didik maka dibedakan ;
1. Wilayah manajemen dan kepemimpinan, atau manajemen dan supervisi;
2. Wilayah layanan akademik, pembelajaran yang mendidik, pembelajaran
3. layanan BK memandirikan peserta didik termasuk pengembangan diri.

    Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan sudah disiapkan juga pedoman pedoman selain yang berhubungan dengan mata pelajaran antara lain;
1.    Rambu-rambu penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam jalur pendidikan formal; yang memuat antara lain "Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik" berisi; 11 aspek perkembangan;
a.    Landasan hidup religius
b.    Landasan perilaku etis
c.    Kematangan emosi
d.    Kesadarantanggungjawabsosial
e.    Kesadaran gender
f.    Pengembangan pribadi
g.    Perilaku kewirausahaan (Kemandirian perilaku ekonomi )
h.    Wawasan dan kesiapan karir
i.    Kematangan hubungan dengan teman sebaya
j.    Kematangan intelektual
k.    Kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga
Sedangkan pelaksanaan bimbingan dan konseling dengan layanan dasar, layanan responsive, perencanaan individual, dukungan system.
2.    Pedoman pembinaan kesiswaan yang dilaksanakan melalui OSIS,dalam materi Pembinaan kesiswaan terdiri dari 10 jenis kegiatan yaitu;
a.    Pembinaan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
b.    Pembinaan budi pekerti luhur atau akhlak mulia,
c.    Pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela Negara,
d.    Pembinaan prestasi akademik, seni, dan/atau olah raga sesuai bakat dan minat,
e.    Pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural,
f.    Pembinaan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan,
g.    Pembinaan kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis gizi yang terdiversifikasi,
h.    Pembinaan sastra dan budaya,
i.    Pembinaan teknologi informasi dan komunikasi,
j.    Pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris.
3.    Kegiatan Pengembangan Diri.
Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan tercantum Pengembangan Diri pada struktur kurikulum dengan diberi tanda )* artinya ekuivalen 2 jam pembelajaran.
Kegiatan pengembangan diri bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan ,bakat, minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.
Kegiatan pengembangan diri dapat dilaksanakan antara lain dengan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik serta kegiatan pengembangan kreativitas peserta didik melalui kegiatan ekstra kurikuler dalam bentuk aktivitas yang tercantum pembinaan kesiswaan. Aspek yang dinilai dalam kegiatan pengem¬bangan yaitu diri lebih dominan pada aspek sikap/affektif peserta didik, yang difokuskan pada pencapaian prestasi dan perubahan sikap/perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan pengembangan diri yang diselenggarakan oleh sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi ( dibimbing dan dinilai) oleh konselor/guru bimbingan dan konseling, guru atau tenaga kependidikan yang diberi tugas.

4.    Akhlak Mulia dan Kepribadian
Penilaian akhlak mulia peserta didik, hams dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan, karena kedua komponen dimaksud merupakan salah satu per-syaratan kelulusan peserta didik pada akhir jenjang satuan pendidikan. Hasil penilaian Akhlak Mulia dan Kepribadian dimaksud, diolah dan dianalisis oleh Guru Bimbingan dan Konseling yang dirangkum dalam 10 aspek yaitu kedisiplinan, kebersihan, kesehatan, tanggunggjawab, sopan santun, percaya diri, kompetitif, hubungan sosial, kejujuran, pelaksanaan ibadah ritual. Kategori penilaian ;sangat baik, baik, atau kurang baik. Sekolah atau Guru dan Guru Bimbingan dan Konseling dapat menentukan dan mengembangkan indicator setiap aspek sesuai dengan kebutuhan sekolah Dengan melihat apa yang telah disiapkan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan yaitu rambu-rambu pelaksanaan bimbingan konseling, pedoman pembinaan kesiswaan, pengembangan din dan akhlak mualia dan budi pekerti serta melihat tentang pendidikan budi pekerti secara substansial satu dengan yang lain ada yang sama dan ada yang saling mendukung serta melengkapi, maka tinggal bagaimana effektifitas pelaksanaannya serta diperlukan kesadaran tanggung jawab yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta dukungan dari seluruh warga sekolah.
Sehingga masalah yang disebutkan dimuka "Masikah Pendidikan Budi Pekerti perlu di cantumkan dalam struktur Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan" kami ber-pendapat tidak perlu tetapi yang diperlukan bagaimana melaksanakan kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan baik, sedang untuk Pendidikan Budi Pekerti harus kita ciptakan kondisi/kultumya ( Sesuai pendapat Prof. Djohar poin ketiga )

DAFTAR PUSTAKA
ABKIN dengan Dir. Pembinaan SMA, ( 2008 ), Rambu-Rambu Analisis Potensi Siswa, Layanan Akademik dan Pengembangan Diri dan KTSP untuk SMA, Ditjen Mandik-dasmen, Depdiknas, Jakarta.
Ditjen PMPTK ( 2007 ) Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal, Depdiknas, Jakarta.
Dir. Pembinaan SMA ( 2007 ), Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, Ditjen. Mandikdasmen, Depdiknas , Jakarta.
————————— ( 2008 ), Pembinaan Kesiswaan, Ditjen. Mandikdasmen, Depdiknas, Jakarta.
Djohar, ( 2009 ); Catalan Pendidikan Budi Pekerti Dalam Pendidikan; Harian Jogja Kamis 12 November 2009,Yogyakarta.

Fathur Rahman, ( 2009 ); Bimbingan Konseling Komprehensif; Dari Paradigma Menuju Aksi; Prodi BK UNYdan PD ABKIN, DIYogyakarta